Baguna dan Gempa Flores: Ketika Bencana Menjadi Panggung “Politik Kemanusiaan”

Pernah nggak sih, lo nge-scroll timeline terus tiba-tiba nemu berita bencana, tapi yang langsung gerak justru partai politik, bukan pemerintah? Gue pernah. Dan pas gempa Flores 7,5 magnitudo beberapa hari lalu, fenomena itu terjadi lagi. PDIP langsung kerahkan Baguna dan relawan kesehatan ke NTT. Cepat banget. Tapi, di balik aksi kemanusiaan ini, ada pertanyaan yang lebih besar: ini sekadar solidaritas atau ada “permainan” lain?

Gue nggak mau sok tahu, tapi gue pengen ngajak lo liat dari sudut pandang yang jarang dibahas. Bukan cuma soal bantuan, tapi soal politik kebencanaan. Gimana partai politik memanfaatkan momen duka untuk membangun citra. Dan yang lebih penting, gimana kita sebagai publik bisa tetap kritis tanpa kehilangan empati.

Gempa Flores: Fakta di Balik Duka

Sebelum kita bedah politiknya, mari liat dulu fakta bencananya. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8/2026) . Akibatnya, 53 orang meninggal dunia, 137 luka-luka, dan 197 bangunan rusak tersebar di enam kabupaten . Bayangin, 108 rumah rusak berat, 39 rusak sedang, dan 23 hancur total .

BMKG mencatat 1.624 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 sampai 6,2 . Ini ngeri banget. Bayangin, setiap hari gempa terus berguncang. Warga yang udah trauma harus bertahan di pengungsian. Kondisi darurat ini bikin kebutuhan darurat kayak makanan, obat-obatan, dan perlindungan buat ibu-ibu dan balita jadi prioritas utama .

Baguna: Lebih Cepat dari Pemerintah?

Di sinilah ceritanya menarik. Begitu gempa terjadi, PDIP langsung tancap gas. Sekjen Hasto Kristiyanto bilang, “Begitu mendarat di Bumi Silangit, saya menerima telepon dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam…” . Instruksinya jelas: kerahkan Baguna dan relawan kesehatan. Dipimpin langsung oleh Tri Rismaharini (Kepala Baguna) dan Ribka Tjiptaning (koordinator tim kesehatan) .

Yang bikin gue mikir, ini pernyataan dari Ribka Tjiptaning sebelumnya: “Kalau ada bencana, mungkin pemerintah masih rapat, tapi Baguna sudah datang ke lokasi bencana. Walaupun hanya membawa mi instan dan air mineral” . Kalo ini bener, pertanyaannya: kenapa partai politik yang lebih cepat daripada negara? Apakah ini bukti negara lamban, atau ini memang strategi politik yang terencana?

Politik Kebencanaan: Antara Solidaritas dan Pencitraan

Nah, ini dia intinya. Para ilmuwan politik dan kebencanaan udah lama ngomongin soal politik kebencanaan. Prof. Asep A. Sahid Gatara dari APSIPOL bilang, “Kebencanaan di Indonesia tidak semata-mata persoalan alamiah, melainkan juga persoalan politik, tata kelola, dan keadilan struktural” .

Dia nyorot dua hal:

1. Paradigma reaktif pemerintah. Negara lebih sibuk penanganan darurat daripada pencegahan dan mitigasi . Ini kebiasaan lama. Anggaran BNPB malah dipotong. Dari Rp1,4 triliun jadi Rp956 miliar di tahun 2025 . Di 2026, malah cuma Rp500 miliar . Ironis, kan? Negara rawan bencana, tapi anggaran mitigasi dipotong.
2. Politisasi bencana. APSIPOL nyebut “politisasi kebencanaan, baik dalam bentuk pencitraan elit politik, distribusi bantuan yang tidak adil, maupun penggunaan bencana sebagai instrumen legitimasi kekuasaan” . Ini yang lagi kita liat.

Kasus Nyata: Ketika Bencana Jadi Alat Politik

Ini bukan baru pertama kali. Ingat kasus pesan berantai tahun 2018 yang membandingkan jumlah bencana di era Jokowi vs era sebelumnya? Pesan itu ternyata hoaks dan bertujuan politik . Data BNPB pun dipalsukan. Tapi efeknya, opini publik terbelah. Bencana jadi isu politik.

Sekarang, dengan Baguna, kita liat pola serupa. PDIP dengan bangga mengklaim sebagai satu-satunya partai yang punya badan penanggulangan bencana . Mereka bahkan punya struktur sampai tingkat ranting . Pertanyaannya: apakah ini murni kemanusiaan, atau ini cara partai untuk “hadir” di mata publik saat negara dianggap absen?

Dampak: Saat Bantuan Jadi Komoditas Politik

Fenomena ini punya konsekuensi.

1. Mengaburkan peran negara. Kalo partai politik yang lebih cepat, publik bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ini berbahaya. Negara punya kewajiban konstitusional melindungi warganya dari bencana.
2. Menciptakan ketimpangan bantuan. Bantuan dari partai politik bisa jadi tidak merata. Hanya warga yang punya afiliasi dengan partai tersebut yang kebagian. Ini mencederai keadilan.
3. Mengalihkan isu dari akar masalah. Daripada mendesak pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana, publik malah sibuk membandingkan “siapa yang lebih cepat”. Isu anggaran BNPB yang dipotong jadi tenggelam.

Tips: Jadi Publik yang Kritis dan Berempati

Gimana caranya kita tetap peduli sama korban bencana, tapi nggak terjebak dalam “drama politik”? Ini dia tipsnya.

1. Bedakan bantuan dan pencitraan. Terima bantuan dari siapa pun, tapi jangan biarkan itu mengaburkan tanggung jawab negara. Tanyakan pada pemerintah: “Kenapa negara lebih lambat?”
2. Pantau distribusi bantuan. Pastikan bantuan sampai ke semua korban, bukan cuma yang punya koneksi politik. Laporin kalo ada ketidakadilan.
3. Desak kebijakan mitigasi. Jangan cuma peduli saat bencana terjadi. Desak pemerintah untuk menganggarkan mitigasi bencana secara serius. Ini investasi jangka panjang.
4. Kritis pada narasi politik. Kalo ada partai yang “bangga” dengan aksinya, tanya: “Apakah ini murni kemanusiaan atau ada agenda lain?” Jangan gampang percaya.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Terseret polarisasi. Ikut-ikutan membandingkan “siapa yang lebih hebat” antara partai politik. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bekerja sama.
2. Melupakan akar masalah. Cuma fokus pada bantuan darurat, tapi lupa mendesak mitigasi jangka panjang. Padahal, Indonesia rawan bencana dan ini butuh solusi struktural.
3. Menganggap semua bantuan itu sama. Bantuan dari partai politik nggak selalu netral. Sadari bahwa ada kepentingan di balik setiap aksi.

Penutup: Antara Bantuan dan Kepentingan

Fenomena Baguna di gempa Flores adalah cermin dari politik kebencanaan di Indonesia. Partai politik memang punya hak untuk membantu. Tapi, kita juga harus sadar bahwa ini nggak lepas dari kepentingan politik. Megawati sendiri pernah bilang ke relawan Baguna, “Kalau nggak mau ke lapangan, saya pecat” . Ini menunjukkan komitmen. Tapi juga menunjukkan bahwa Baguna adalah “proyek” partai.

Yang harus kita lakukan adalah tetap kritis tanpa kehilangan empati. Dukung bantuan kemanusiaan, tapi juga desak negara untuk hadir. Jangan biarkan partai politik menggantikan peran negara. Karena pada akhirnya, negara punya kewajiban konstitusional yang nggak bisa digantikan oleh siapa pun. Politik kebencanaan bukan cuma soal siapa yang cepat, tapi soal bagaimana kita membangun sistem yang adil dan tangguh. Itu tugas kita semua.